jkn

/Tag:jkn

Lowongan Konsultan Modul BPJS

GF-ATM– CSS Enabling Environment For Access EoI Number A-02: IAC/CSS-HR Issuance Date: August 24th, 2018  Consultant For : Developing a guideline on access to ID card and the National Health Insurance Program. Tujuan : Mendapatkan konsultan untuk membuat panduan tentang akses terhadap KTP dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)  PERMINTAAN UNTUK APLIKASI Program penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia terus berupaya untuk mewujudkan cita-cita besarnya dalam memastikan pemenuhan akses universal terhadap pencegahan dan pengobatan bagi masyarakat khususnya kepada kelompok beresiko tinggi (populasi

Perbedaan JKN, BPJS, KIS dan Hubungannya dengan UHC

Di Indonesia, falsafah dan dasar negara Pancasila terutama sila ke-5 mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Hak ini juga termaktub dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 45 pasal 28H dan pasal 34. Lebih jelas lagi dalam Undang-Undang (UU) No.39/2009 menegaskan bahwa setiap orang punya hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial.

image: http://patricmorgan.co.uk

IAC minta pemerintah inklusifkan orang dengan HIV serta pecandu dalam JKN.

Indonesia AIDS Coalition (IAC) sebuah LSM yang berbasiskan pada komunitas terdampak AIDS menyerukan kepada pemerintah untuk menginklusikan orang dengan HIV dalam pertanggungan BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional yang mulai berjalan sejak 1 Januari 2014 kemarin. Seperti diketahui, ada kerancuan yang beredar di penyedia layanan JKN mengenai apakah HIV bisa ditanggung atau tidak dalam JKN karena selama ini pembiayaannya melalui dana program pemerintah. Selama ini, upaya perawatan dan pengobatan orang dengan HIV (ODHA) memang alokasinya menggunakan dana program. Sementara, ada klausul