DPR

/Tag:DPR

Pemerintah Diskriminasi Penyakit Tidak Menular dalam RUU Paten!

Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan bahwa RUU Paten adalah satu dari 37 RUU Prolegnas yang menjadi prioritas pembahasan di tahun 2015. Saat ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menyusun sebuahdraft RUU yang akan menjadi subyek pembahasan di DPR. Tidak bisa dipungkiri bahwa adanya Hak Paten telah menempatkan pabrikan obat pemegang hak paten menjadi satu-satunya pihak yang bisa menentukan harga jual produknya. Kerap kali harga jual yang ditetapkan ini jauh diatas kemampuan dari rakyatdisebuah Negara untuk