menkes

SPM Bidang Kesehatan Mengalami Perubahan

Kemenkes telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Bidang Kesehatan yang memuat 12 jenis pelayanan dasar yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu:
1) Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar pelayanan antenatal;
2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4) Pelayanan Kesehatan Balita;
5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus;
10) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
11) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB); dan
12) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV.

Prinsip Dasar SPM Bidang Kesehatan:
1) Kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia;
2) Pemenuhan kebutuhan dasar dapat dipenuhi sendiri oleh warga negara,
3) atau oleh pemerintah daerah; Merupakan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah;
4) Merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menjamin setiap warga negara memperoleh kebutuhan dasarnya; serta
5) berlaku secara nasional.

Artikel terkait  Menjadi Bagian Untuk Perubahan di Linimassa2

Konsep SPM yang baru ini mengalami perubahan yang cukup mendasar dari konsep SPM sebelumnya. Pada SPM yang lalu pencapaian target-target SPM lebih merupakan kinerja program kesehatan maka pada SPM ini pencapaian target-target tersebut lebih diarahkan kepada kewenangan Pemerintah Daerah.

Konsep SPM yang mengalami perubahan dari Kinerja Program Kementerian menjadi Kinerja Pemda yang memiliki konsekuensi, Pemda diharapkan memastikan tersedianya sumber daya (sarana, prasarana, alat, tenaga dan uang/biaya) yang cukup agar proses penerapan SPM berjalan adekuat. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemda untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya.

Disebutkan dalam pasal 68 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional akan dikenai sanksi yaitu sanksi administratif, diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan, sampai dengan diberhentikan sebagai kepala daerah.

Artikel terkait  Training Enumerator: Survey Kepuasan Pasien TB dan HIV Terhadap Layanan Kesehatan

Unduh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016

Unduh UU Nomor 23 Tahun 2014

Sumber berita: Kementrian Kesehatan RI

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
On Key

Related Posts

Uncategorized @id

Materi Presentasi Pernas 2017

Berikut ini kami sampaikan materi-materi yang dibawakan oleh narasumber selama Pernas Komunitas 2017 berlangsung. Community System Strengthening dan Programs to Reduce Human Right-Related Barriers to

Read More »
Uncategorized @id

Kelanjutan Program Penanggulangan AIDS

Menindaklanjuti hasil Pertemuan Evaluasi Nasional yang telah dilaksanakan pada tanggal 19-21 Februari 2017 di Hotel Grand Mercure, Jakarta, berikut ini beberapa hal yang perlu kita

Read More »
image: http://patricmorgan.co.uk
Uncategorized @id

Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Bayi

Pedoman Nasional Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Bayi Pedoman PMTCT Nasional View more documents from Indonesia AIDS Coalition Artikel terkait  Pelatihan bagi Pelatih Intimate

Read More »

want more details?

Fill in your details and we'll be in touch