BPJS-KESEHATAN

Vacancy Konsultan Modul BPJS

GF-ATM– CSS Enabling Environment For Access

EoI Number A-02: IAC/CSS-HR

Issuance Date: August 24th, 2018

 Consultant For : Developing a guideline on access to ID card and the National Health Insurance Program.

Tujuan : Mendapatkan konsultan untuk membuat panduan tentang akses terhadap KTP dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

PERMINTAAN UNTUK APLIKASI

Program penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia terus berupaya untuk mewujudkan cita-cita besarnya dalam memastikan pemenuhan akses universal terhadap pencegahan dan pengobatan bagi masyarakat khususnya kepada kelompok beresiko tinggi (populasi kunci). Upaya ini dilakukan dengan memastikan semua intervensi yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dan berkualitas, diantaranya; memastikan layanan kesehatan yang terintegrasi, adanya lingkungan kondusif bagi kelompok populasi kunci, berbasiskan hak asasi manusia dan sensitif gender, serta pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional sejak tahun 2013, sebagai bagian dari pelaksanaan mandat UU No. 40/2006 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Meskipun kepesertaan dalam JKN dinyatakan wajib bagi setiap orang Indonesia dan penduduk asing yang bekerja dalam jangka waktu minimum enam bulan di Indonesia, namun masih banyak orang yang masih sulit mendapatkan kartu kepesertaan program JKN, termasuk di kelompok populasi kunci terdampak HIV, yang justru sangat membutuhkan akses layanan kesehatan dan program JKN.

Artikel terkait  Vacancy Staf Keuangan

Syarat kepemilikan identitas kependudukan, seperti KTP dan KK, merupakan salah satu faktor yang menyulitkan bagi banyak populasi kunci, khususnya kelompok pekerja seks dan transgender/waria, di dalam mendaftarkan diri mereka ke dalam program JKN BPJS Kesehatan, karena banyak di antara mereka yang tidak memiliki KTP, baik akibat berpindah domisili dan putus kontak dengan keluarga di domisili asal, ataupun karena perubahan identitas atau ekspresi gender yang berbeda dengan yang tercantum di akte kelahiran ataupun KK.

Indonesia AIDS Coalition (IAC) sebagai Sub Recipient dibawah Kementrian Kesehatan untuk Program Global Fund NFMc 2018-2020, diberikan mandat untuk mengelola dua inisiatif, yakni; Penguatan Sistem Komunitas (Community System Strengthening) dan Penciptaan Lingkungan yang Kondusif bagi Akses Kesehatan khususnya bagi program penanggulangan HIV dan AIDS (Enabling Environment for Access), yang akan bekerja di 23 distrik yang tersebar di 12 provinsi prioritas.

Sebagai upaya untuk menguatkan akses bagi populasi kunci terhadap program JKN, maka IAC berencana untuk memproduksi sebuah panduan yang memuat tentang  beberapa hal berikut ini:

  1. informasi pokok terkait kebijakan tentang kartu identitas dan program JKN;
  2. kajian tentang hambatan-hambatan yang dihadapi oleh populasi kunci di dalam mengakses kartu identitas dan program JKN;
  3. praktik-praktik baik yang pernah dilakukan oleh organisasi atau komunitas di dalam mengatasi hambatan di dalam mengakses kartu identitas dan program JKN;
  4. panduan teknis bagi populasi kunci untuk mengakses kartu identitas dan program JKN;
  5. panduan teknis bagi organisasi populasi kunci di dalam mengadvokasi akses terhadap kartu identitas dan program JKN.
Artikel terkait  Vacancy Konsultan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pemantauan Berbasis Masyarakat

Untuk kepentingan pembuatan panduan tersebut, IAC berniat untuk merekrut dua orang konsultan yang akan menyusun dan mengembangkan panduan tentang akses terhadap kartu identitas dan program JKN bagi populasi kunci.

 Lingkup Pekerjaan:

  • Menyusun dan mengembangkan panduan tentang akses terhadap kartu identitas dan program JKN bagi populasi kunci
  • Melakukan rangkaian konsultasi untuk pengembangan panduan di 6 distrik.
  • Melakukan finalisasi panduan dan membuat pelaporan akhir.

Kualifikasi:

  1. Memiliki pengalaman penyusunan modul dan atau panduan advokasi kebijakan publik;
  2. Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kebijakan identitas kependudukan, pencatatan sipil dan program JKN;
  3. Memahami dan mampu mengaplikasikan pendekatan berbasiskan HAM di dalam perumusan panduan akses terhadap kartu identitas dan program JKN;
  4. Mempunyai pengalaman bekerja sama dengan CBO populasi kunci;
  5. Lebih diutamakan yang berasal dari komunitas populasi kunci;
  6. Pengalaman dalam kerja-kerja LSM fokus pada HIV dan AIDS termasuk permasalahan isu stigma dan diskriminasi
  7. Memiliki pengalaman dan paham dengan isu populasi kunci.

 Jika tertarik silakan mengirim:

  1. Surat Lamaran, Daftar Riwayat Hidup (CV) yang menyertakan pengalaman bekerja sebagai konsultan;
  2. Mengajukan penawaran honor sebagai konsultan.
Artikel terkait  Vacancy Konsultan Country Snapshot Anak dengan HIV

Silakan mengirimkan dokumen tersebut paling lambat 31 Agustus 2018 pukul 23:59 WIB, ke email recruitment@iac.or.id ,  mohon ditulis “ICBPJS” sebagai subjek email. Hanya pelamar terpilih yang akan dihubungi.

Views: 5

Share this post

On Key

Related Posts

Publikasi

Program Kerja/Workplan

Tujuan Organisasi: Mendorong tersedianya tata kelola pelibatan masyarakat di Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) Menurunkan stigma dan diskriminasi di layanan kesehatan yang berdasarkan pada kebijakan/pedoman

Read More »
Publikasi

Laporan Audit Keuangan IAC Periode 2014

Sebagai sebuah lembaga yang bekerja mempromosikan transparansi dan akuntabilitas didalam program penanggulangan AIDS, Lembaga Indonesia AIDS Coalition (IAC) menyadari sekali pentingnya arti transparansi dan akuntabilitas

Read More »

want more details?

Fill in your details and we'll be in touch