Kami, organisasi masyarakat sipil yang bertanda tangan di bawah ini di kawasan ASEAN, mendesak pemerintah Brunei untuk segera menghentikan penerapan penuh Hukum Pidana Syariah (SPC). Undang-undang tersebut mencakup ketentuan yang bertentangan dengan standar HAM internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), Konvensi Hak Anak (CRC), Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan martabat (CAT), Deklarasi Hak Manusia ASEAN (AHRD) dan Piagam ASEAN . Brunei telah menandatangani dan meratifikasi instrumen ini, dan karenanya harus menunjukkan komitmen untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi kewajibannya. Selain itu, Brunei harus menyadari pentingnya pengembangan progresif hak asasi manusia karena itu menjauh dari hukuman fisik dan hukuman mati. (lebih…)
Artikel
Tindak lanjut Peraturan Presiden No. 124 Tahun 2016
Tindak lanjut Peraturan Presiden No. 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Lokasi: Gedung D It
14 Februari 2017
Tidak ada komentar
