AIDS Adalah Isu Pembangunan (bag-2)

//AIDS Adalah Isu Pembangunan (bag-2)

Sambungan dari artikel sebelumnya

Keempat: Peningkatan pandangan pluralisme, khususnya soal kebebasan beragama, perbedaan tafsir ataupun kritik/otokritik terhadap pandangan keagamaan. Saya akui, kelompok penggiat AIDS justru banyak yang menerapkan kebebasan beragama dan pluralisme itu sendiri. Misalnya praktek hubungan pernikahan beda agama, hubungan sex tanpa ikatan perkawinan, pasangan gay, pasangan waria. Hal-hal seperti itu menjadi “biasa” dikalangan penggiat AIDS, mungkin karena dunia itu memang sangat dekat dengan kelompok gembok. Tapi sayangnya realita keharmonisan itu tidak diikuti dengan pemahaman pluralisme yang “memadai”.

Sehingga ketika melakukan pembongkaran wacana agama dalam konteks gay, waria dan prostitusi, mulai keluar “tanduk” masing-masing orang. Merasa agamaku jangan diusik-usik, Anda boleh ngomong soal homoseksual, pekerja sex dan pecandu tapi jangan utak-atik pemahaman keagamaan saya. Kira-kira begitulah situasinya dipenanggulangan AIDS dan mungkin juga dibanyak masyarakat Indonesia.
Semua sudah merasa suci dalam beragama. Seperti ada yang menganggu keyakinannya. Tiba-tiba banyak orang merasa paling religius. Misalnya ada penggiat AIDS yang kebetulan beragama tertentu, penghasilannya saja dari proyek gay,waria, pekerja sex dan pecandu. Kasarnya minuman yang dia minum saja dihasilkan dari “sperma gay/waria” tetapi ketika bicara soal homoseksual, pekerja sex dan Agama, sudah seperti manusia paling suci sedunia.

Pendidikan pluralisme menjadi sangat penting dan urgent kalau ingin menghapuskan diskriminasi dan stigma pada kelompok gay,waria, perempuan dalam prostitusi, Orang Yang Terinfeksi HIV/AIDS (ODHA) dan juga pecandu. Sangat sulit sekali kalau penggiat AIDS resisten dan tidak mau tahu terhadap pandangan agama yang penuh diskriminasi ada kelompok gembok. Karena pandangan agama akan memberikan sumbangsih yang besar terhadap situasi kelompok gembok.

Untuk itu, yang harus dilakukan, memberikan pendidikan pluralisme (keberagaman),seperti pandangan perbedaan tafsir dalam teks alkitab harus menjadi hal yang biasa. Saya ingat dengan pernyataan Yenny Wahid (Anak Gus Dur), bahwa pemahaman pluralisme harus menjadi dasar/pijakan dalam semua program di Indonesia, termasuk dalam program kesehatan (HIV dan AIDS).

Harus dibangun dialog-dialog yang intensif antara penggiat AIDS dengan tokoh-tokoh agama. Menurutnya saya mengapa Nahdatul Ulama (NU) menjadi penerima dana Global Fund, alasannya salah satunya agar isu AIDS bisa masuk lebih jauh dan menjadi pembahasan dalam konteks keagamaan.

Selama ini ada pandangan kalau memberikan pendidikan atau mendekati kelompok gembok, sama saja mendukung keberadaan kelompok gay,waria dan prostitusi di Indonesia. Penggiat AIDS harus berani melakukan dialog dan mendekontruksikan (menafsirkan kembali) pandangan yang masih bias. Harapannya akan banyak ulama dan penggiat AIDS melihat agama tidak hitam-putih tetapi menggunakan pandangan agama dalam konteks hak asasi manusia.

Saya pernah mendapatkan pendidikan pluralisme dipelatihan yang diadakan oleh LSM perempuan (Kapal Perempuan). Pelatihan itu membahas tema besar “Feminisme, Otonomi Daerah dan Pluralisme. Mungkin program AIDS perlu mencoba melakukan pendidikan pluralisme secara intensif dalam konteks hak-hak kelompok “gembok” kedepannya.

Kelima : Membangun tools untuk melakukan audit dalam soal perspektif masing-masing orang maupun kelembagaan tentang hal-hal yang menyangkut populasi gembok. Kalau dalam gerakan perempuan dikenal dengan istilah Gender Audit mungkin konteks penanggulangan AIDS bisa dinamakan “Gembok Audit”.
Tools “Gembok Audit” untuk melihat satu lembaga apakah punya pandangan keberpihakan pada kelompok “gembok” atau tidak. Termasuk melakukan cek dokumen tertulis maupun kebijakan lembaga, apakah sensitif pada kelompok gembok. Jadi dari mulai staff lapangan sampai direktur akan diwawancarai soal pandangan terhadap kelompok gembok. Sehingga kita akan mengetahui seberapa terinternalisasi hak-hak populasi gembok pada satu lembaga dalam program penanggulangan AIDS.

Yang perlu digarisbawahi bahwa kegiatan “Gembok Audit” bukan untuk MENGHAKIMI atau mencari kesalahan pihak lain. Tapi semangatnya untuk mendorong perubahan lebih baik soal pandangan, program maupun kebijakan dalam perspektif HAM,HAP maupun hak waria, pecandu, prostitusi maupun ODHA dalam program penanggulangan AIDS.
Mungkin saja audit ini bisa dikolaborasikan dengan tool gender audit yang sudah dikembangkan lebih dulu oleh gerakan perempuan. Lembaga dunia untuk hak pekerja (ILO) pernah memaparkan gender audit ketika Pernas bulan Oktober 2011 di Yogyakarta. Mungkin ILO, KPAN, Komnas Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dapat memulai membangun tools “Gembok Audit” ini. Dan pastinya bukan “Gembok Audit” namanya, bisa cari nama tools lain yang tentunya lebih manusia.

Selamat mencoba untuk perubahan yang lebih baik bagi kami, kelompok gembok!!!

Salam Keberagaman

*Staff Advokasi Indonesia AIDS Coalition (IAC)
1. Jaringan gembok digunakan untuk pengganti kata jaringan populasi kunci. Populasi kunci adalah kelompok yang diintervensi dalam penanggulangan AIDS, yang terdiri dari ; gay,waria,pekerja sex dan orang terinfeksi HIV. Dalam hal ini, penulis menggunakan kata gembok sebagai kritik terhadap penggunaan kata populasi kunci. Kata populasi kunci membangun stigma baru pada kelompok ini. Kata gembok tentunya juga tidak tepat, sama buruknya dengan kata kunci. Harus dicari kata yang lain yang lebih manusiawi tentunya.

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.