HIV

/Tag:HIV

Perbedaan JKN, BPJS, KIS dan Hubungannya dengan UHC

Di Indonesia, falsafah dan dasar negara Pancasila terutama sila ke-5 mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Hak ini juga termaktub dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 45 pasal 28H dan pasal 34. Lebih jelas lagi dalam Undang-Undang (UU) No.39/2009 menegaskan bahwa setiap orang punya hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial.

Program Pendanaan yang Dapat Dilakukan Masyarakat Melalui Desentralisasi (Bagian 1)

The Issue Penanggulangan HIV di Indonesia telah mendapatkan pendanaan yang besar dari donor internasional, terhitung adalah 57% total pembelanjaan untuk HIV dan 71% program penanggulangan pada populasi kunci pada 2014 (Sekretaris KPA Nasional. Indonesia National AIDS Spending Assessment 2014-2015. Ministry of Health, Indonesia; 20151). The Global Fund adalah salah satu pendonor terbesar, terhitung 60% dari seluruh sumber pendanaan internasional yang

Call for Expression of Interest

Term of Reference Call for Expression of Interest: Sub Sub RecipientCommunity System Strengthening and Enabling Environment for Access” The Global Fund New Funding Model continue (NFMc) 2018-2020 Latar Belakang Program penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia terus berupaya untuk mewujudkan cita-cita

Kunjungan ke KPA Jawa Tengah

Pada tanggal 7 Februari 2018, Direktur Eksekutif Indonesia AIDS Coalition (IAC) Aditya Wardhana, berkunjung ke Jawa Tengah dan bertemu dengan Sekertaris Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Tengah Bapak Zaenal Arifin untuk mendapatkan update terbaru mengenai kondisi KPA kota dan kabupaten khususnya untuk provinsi Jawa Tengah pasca pembubaran KPAN.