Panduan & Kebijakan

//Panduan & Kebijakan

Kelanjutan Program Penanggulangan AIDS

Menindaklanjuti hasil Pertemuan Evaluasi Nasional yang telah dilaksanakan pada tanggal 19-21 Februari 2017 di Hotel Grand Mercure, Jakarta, berikut ini beberapa hal yang perlu kita sampaikan untuk dapat kita tindak lanjuti bersama KPA dan DInas Kesehatan di daerah:

SPM Bidang Kesehatan Mengalami Perubahan

Kemenkes telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Bidang Kesehatan yang memuat 12 jenis pelayanan dasar yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu: 1) Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar pelayanan antenatal; 2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin; 3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; 4) Pelayanan Kesehatan Balita; 5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; 6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif; 7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; 8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; 9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus; 10) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat; 11) Pelayanan Kesehatan

Materi Diskusi Pengembangan Rekomendasi Skema ARV Berbayar

Keputusan Menteri Kesehatan RI no 1190/Menkes/SK/X/2004 antara lain menyatakan Pemerintah menyediakan obat ARV secara gratis bagi ODHA melalui rumah sakit rujukan yang ditetapkan Menteri Kesehatan. Namun perkembangan situasi menimbulkan wacana dibutuhkannya akses kepada ARV berbayar. Pencetus wacana tersebut antara lain, ada ODHA yang memerlukan pelayanan yang menjamin privasi, dan memilih pelayanan kesehatan swasta yang berbayar, baik untuk jasa layanan maupun untuk ARV; Kepmenkes no 1190/2004 tersebut di atas tidak mengatur pemberian ARV kepada warga negara asing (WNA), sehingga timbul pertanyaan apakah